Manager Tol Bakau
Infojejama.news/LAMPUNG –(7 July 2025) Rencana kenaikan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bak-Ter) menuai penolakan luas dari masyarakat. Namun hingga kini, pihak pengelola tol belum memberikan penjelasan resmi. Lebih ironis lagi, saat dikonfirmasi oleh awak media, Manager Area Tol Bak-Ter, Andri Pandigo, memilih bungkam dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan.
Sikap diam tersebut dinilai tidak hanya mencerminkan ketertutupan, tetapi juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan badan publik, termasuk BUMN dan mitra swastanya, untuk terbuka terhadap informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
> “Ini bukan hanya soal etika komunikasi, tapi juga soal hukum. Jika informasi publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak disampaikan, itu bisa dianggap pelanggaran UU KIP,” ujar Drs. Sukardiansyah M.Kes., Sp.K.I., tokoh adat Lampung dari Lembaga AMBL (Angkatan Muda Badik Lampung).
Keresahan masyarakat pun kian meningkat seiring belum adanya kejelasan tentang waktu penerapan maupun besaran kenaikan tarif. Masyarakat mempertanyakan urgensi kenaikan ini di tengah situasi ekonomi yang belum pulih pasca pandemi dan daya beli masyarakat yang menurun.
> “Tol itu harusnya memberi solusi. Kalau harganya terus naik, masyarakat akan kembali ke jalan non-tol. Di mana letak keadilannya?” ujar Malik, pengusaha angkutan asal Lampung.
Kritik juga ditujukan kepada pemerintah pusat dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dinilai abai dalam mengawasi kebijakan pengelola jalan tol. Masyarakat menilai pemerintah dan operator tol semestinya melakukan konsultasi publik sebelum mengambil kebijakan strategis seperti penyesuaian tarif.
Jika dibiarkan, sikap tertutup pihak pengelola tol dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan menciptakan preseden buruk terhadap transparansi dalam layanan publik.
Tiem media setwil fpii lampung.
