Infojejama.news/PESAWARAN — Program penyediaan air bersih melalui proyek SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Kabupaten Pesawaran yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp8.277.863.000 kini justru menuai kontroversi dan kekecewaan. Proyek yang sedianya memberikan layanan dasar bagi masyarakat justru mangkrak dan dinilai gagal berfungsi, bahkan dituding hanya menjadi infrastruktur “pajangan” tanpa air yang mengalir.
Lebih parahnya lagi, proyek yang seharusnya berada di bawah kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) justru ditandatangani dan dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dugaan pelanggaran administrasi pun mencuat, menyusul keterangan bahwa tidak ada pelimpahan resmi dari Perkim kepada PUPR dalam pelaksanaan proyek.
Hi. Firman Rusli, mantan Kepala Dinas Perkim Pesawaran, dengan tegas menyayangkan pelaksanaan proyek oleh dinas lain tanpa proses formal yang sah.
> “Kalau perencanaannya dari Perkim, ya pelaksananya harus Perkim. Kalau tidak ada pelimpahan resmi, itu sudah di luar prosedur,” ujar Firman Rusli saat dikonfirmasi.
Dugaan pelanggaran ini pun menyeret nama Dinas PUPR Pesawaran ke pusaran tanggung jawab. Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 ini dinilai menyimpang dari ketentuan teknis dan prinsip-prinsip akuntabilitas.
Sumber internal menyebutkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran telah memeriksa Kepala Dinas PUPR dan sejumlah pihak lain. Namun masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti di situ. Desakan agar seluruh pihak yang terlibat — mulai dari perencana, pelaksana, pihak pencairan, hingga penerima pekerjaan — diperiksa secara menyeluruh terus menguat.
> “Anggaran sebesar delapan miliar bukan untuk proyek gagal. Apalagi jika hasilnya hanya menjadi simbol bobroknya tata kelola proyek,” kata seorang pemerhati anggaran daerah.
Di lapangan, kondisi proyek SPAM sangat memprihatinkan. Sejumlah bangunan dan jaringan pipa yang dibangun dengan dana besar tersebut tampak tidak difungsikan. Masyarakat pun kembali bergantung pada sumur dan sumber air seadanya.
Kini, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran menjadi pihak yang paling disorot. Publik menuntut agar Kejari bertindak cepat dan tegas. Jika tidak, maka kekhawatiran bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas akan kembali terbukti nyata di hadapan masyarakat.
By…DPD Lembaga KPK-RI-Lampung.
